Jum’at, 20 Januari 2023
Sabang – Dalam rangka mengawali Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Tahun 2023, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis Secara Daring dan Pembinaan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. dengan tema yang berjudul “Program Prioritas Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 untuk Lingkungan Peradilan Agama“.
Untuk mendukung kegiatan yang luar biasa tersebut Mahkamah Syar’iyah Sabang yang dihadiri langsung oleh Bapak Muhammad Syaifuddin Amin, S.H.I., M.H. selaku Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Sabang; Bapak Hermansyah, S.H. selaku Panitera Mahkamah Syar’iyah Sabang; Bapak Drs. Fadly selaku Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Sabang; Ibu Nurul Hikmah, S.Ag selaku Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar’iyah Sabang serta Dandy Alfayed Ginting, S.H. sebagai CPNS Mahkamah Syar’iyah Sabang melalui Media Centre Lt. 2 Mahkamah Syar’iyah Sabang.
Dalam penyampaiannya YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. H. Syarifuddin, S.H., M.H. memberikan bimbingan dan arahan terhadap satuan kerja di dalam lingkungan peradilan agama di seluruh Indonesia secara daring. Dalam kesempatan kali ini Bapak Ketua Mahkamah Agung RI memberikan beberapa arahan yang salah satunya dan yang terpenting adalah mempertahankan integritas seluruh aparatur peradilan ditengah isu-isu yang berkembang. Mempertahankan integritas akan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat pencari keadilan kepada lembaga peradilan.
Dalam agenda tersebut Bapak Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Sabang berkesempatan menyampaikan kondisi, perkembangan dan kendala yang dihadapi Mahkamah Syar’iyah Sabang berkaitan dengan sarana dan prasana seperti ruang tahanan yang belum tersedia dimana khusus di Provinsi Aceh yaitu Mahkamah Syar’iyah menangani perkara Jinayat/Pidana yang memerlukan sarana pendukung yaitu ruang tahanan serta terhadap kendala berkaitan dengan eksekusi terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana Perma 3 tahun 2017, tanggapan dari Ketua MA bahwa akan dipertimbangkan untuk pemenuhan sarana prasarana yang kurang, dan MA telah membentuk Pokja untuk pelaksaan eksekusi yang terkendala atau eksekusi tidak dapat dilaksanakan terhadap hak-hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggandeng pihak2 terkait/lembaga/instansi luar agar bisa selesai dilaksanakan putusan dari Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah Sabang. (JH)
