Menu

Ketua MS Sabang Membahas Kitab Fiqih di Kemenag Kota Sabang

Kamis, 29 Agustus 2019 Ketua Mahkamah Syar’iyah Sabang menjadi pemateri dalam membahas Kitab Fiqih tentang pernikahan, acara tersebut dibuka pada...

HUT MAHKAMAH AGUNG RI ke 74 DI UJUNG BARAT INDONESIA

HUT MAHKAMAH AGUNG RI ke 74 DI UJUNG BARAT INDONESIA Sekilas tak ada yang beda di hari ulang Tahun warga Peradilan...

Ketua Mahkamah Syar`iyah Sabang mengikuti Rangkaian HUT RI ke 74...

Ketua Mahkamah Syar`iyah Sabang mengikuti Rangkaian HUT RI ke 74 di Kota Sabang Sabtu, 17 Agustus 2019. Dalam rangka HUT Kemerdekaan...

Pelantikan dan Perpisahan

Pelantikan dan Perpisahan Jumat, 26 Juli 2019, Ketua Mahkamah Syar`iyah melantik dua orang Panitera Pengganti. Saudara Muhammad Bardan, S.HI dimana selama...

Ketua MS Sabang Membahas Kitab Fiqih di Kemenag Kota Sabang

Kamis, 29 Agustus 2019...

HUT MAHKAMAH AGUNG RI ke 74 DI UJUNG BARAT INDONESIA

HUT MAHKAMAH AGUNG RI ke 74...

Ketua Mahkamah Syar`iyah Sabang mengikuti Rangkaian HUT RI ke 74...

Ketua Mahkamah Syar`iyah Sa...

Pelantikan dan Perpisahan

Pelantikan dan Perpisahan ...

PHOTO PIMPINAN

ANGKA perceraian di Aceh terus meningkat pascatsunami. Ironisnya lagi, keinginan bercerai itu berasal dari kaum perempuan. Berdasarkan catatan Mahkamah Syar’iyah Aceh, pada tahun 2014 misalnya, dari 4.801 permohonan minta cerai, 3.457 permohonan diajukan oleh si perempuan.

Untuk tahun 2015 malah lebih tinggi lagi, dari 5.300 permohonan cerai, 3.850 di antaranya diajukan oleh istri. Ini pun baru data resmi untuk kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Syari’iyah, yang diperkirakan hanya sekira 20 persen dari data yang sebenarnya. Mengapa ada kecenderungan kasus-kasus perceraian meningkat di seluruh Aceh? Mengapa pula sang istri yang berinisiatif mengajukan perceraian? Serambi mengulasnya dalam laporan eksklusif berikut ini.

Berdasarkan data tercatat di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh, jumlah warga Aceh yang menikah pada tahun 2015 mencapai 40.616 pasang. Sayangnya, tingginya pasangan yang menempuh hidup baru itu seakan berlomba dengan warga yang ingin berpisah dengan pasangannya.

Berdasarkan catatan Mahkamah Syar’iyah Aceh, ada 5.300 pasangan yang mendaftarkan permohonan cerai pada tahun 2015. Itu artinya, jumlah warga yang ingin bercerai di Aceh mencapai 13 persen dibanding warga yang ingin membangun mahligai rumah tangga.

Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah (MS) Aceh Drs H M Jamil Ibrahim SH MH MM kepada Serambi Selasa (9/2) mengatakan, peningkatan kasus terjadi pascatsunami. Hal ini terkait dengan meningkatnya jumlah penduduk usia menikah yang kemudian gagal melanjutkan keharmonisan rumah tangga.

Perceraian di Aceh justru didominasi gugatan istri (fasakh). Berdasarkan data yang diperoleh dari MS Aceh, pada tahun 2014 terdapat 4.801 orang yang mendaftarkan diri pada 20 MS yang ada di Aceh. Permohonan yang diterima MS ini terdiri atas permohonan suami (cerai talak) sebanyak 1.344 permohonan, sementara permohonan istri atau cerai gugat (fasakh) jauh lebih tinggi yakni 3.457 permohonan. Dari jumlah kasus yang didaftarkan, kasus yang diputuskan bercerai oleh masing-masing MS di kabupaten/kota se Aceh berjumlah 4.124 kasus. Putusan ini terdiri atas 1.146 cerai talak dan 2.978 gugat cerai.

Pada tahun 2015 jumlahnya kian meningkat. MS se-Aceh menerima 5.300 permohonan cerai. Lagi-lagi permohonan ini didominasi permintaan istri, yang mencapai 3.850 permohonan, sedangkan pihak suami hanya 1.450 permohonan. Dari jumlah itu, MS di kabupaten/kota memutuskan 4.621 perceraian yang terdiri atas 1.212 cerai talak dan 3.409 fasakh.

“Memang perceraian di Aceh meningat setiap tahunnya. Ini mungkin karena jumlah penduduk juga bertambah sehingga penduduk usia menikah juga bertambah. Trendnya meningkat setelah tsunami seiring meningkatnya pemahaman terhadap hukum oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Mereka ini ada yang ingin memperoleh perlindungan dan ada yang memperjuangkan haknya. Misal seorang istri yang kurang mendapat nafkah memilih menggugat suaminya,” kata M Jamil.

Sayangnya, jumlahnya terus meningkat dan didominasi oleh gugatan istri. M Jamil menjelaskan sebab-sebab perceraian tertinggi disebabkan terjadinya perselisihan terus-menerus (Lihat: Penyebab Perceraian di Aceh). Kemudian ada beragam alasan lain mulai dari faktor ekonomi, faktor moril, pernikahan dalam usia terlalu muda, hingga faktor pihak ketiga dan perselingkuhan.

“Sebelum putusan cerai, MS terlebih dahulu melakukan mediasi. Namun kebanyakan mediasi gagal sehingga tahapannya berlanjut ke persidangan dan putusan majelis hakim. Akan tetapi ada pasutri yang berhasil kembali didamaikan walau sudah mendaftar. Setidaknya, dari seluruh Pengadilan Agama di Indonesia, MS Aceh menerima penghargaan dari Mahkamah Agung karena merupakan peringkat pertama terbaik berhasil memediasi pasutri,” kata M Jamil.

Mengenai angka gugat cerai, kata M Jamil, bisa jadi mengikuti perkembangan zaman. Akibatnya, banyak perempuan yang memilih mendaftarkan kasusnya ke MS. Ada sebagian yang mengaku menuntut persamaan hak dalam berumah tangga dengan alasan emansipasi. Sebaliknya, pihak suami juga banyak yang tidak bertanggung jawab, sehingga muncullah cerai gugat. Kedua pihak dinilai punya andil sehingga muncul perceraian.

Sementara cerai talak, ada yang disebabkan karena pihak suami menilai sang istri terlalu merongrong dan tidak mendapat pelayanan baik dari istrinya. Selanjutnya disamping karena faktor ekonomi adalah masalah moral, di antaranya perselingkuhan baik dari pihak istri maupun suami, serta faktor cemburu yang menyebabkan keributan rumah tangga.

“Dulu seorang istri cenderung sangat terikat dengan budaya lokal yang meyakini bercerai itu sesuatu yang tidak baik apalagi diajukan oleh perempuan. Tapi nilai ini bergeser sesudah tsunami, mungkin karena banyaknya pengaruh asing yang masuk. Demikian juga dengan suami yang banyak mengabaikan kewajibannya. Jadi, ada kesan masyarakat Aceh diduga telah terkontaminasi nilai moderen. Seharusnya ini dapat dicegah, dimulai dengan mediasi oleh orangtua atau keluarga,” kata M Jamil.

Dikatakan, perceraian juga bisa timbul akibat persiapan pasangan yang tak matang hingga menjalani pernikahan. Misalnya, ada calon pasutri yang umurnya relatif muda dan tak didukung kekuatan ekonomi maupun mental. Ada juga faktor pihak ketiga, yakni ikut campurnya orangtua, keluarga, maupun lingkungannya.

“Keutuhan rumah tangga sebenarnya terletak pada kesiapan pasutri menerima segala konsekuensi dalam ikatan pernikahan dan membangun komitmen bersama. Untuk itu kita berharap kepada masyarakat supaya tidak gegabah melakukan perceraian. Upayakan dulu mediasi di pihak keluarga dan perangkat desa. Harus dipikirkan dengan matang kerugian yang muncul akibat perceraian. Kerugiannya cukup banyak seperti perselisihan masalah harta, terputusnya silaturahmi dua keluarga besar, terganggunya mental seseorang sehingga tak fokus bekerja. Dan yang paling disayangkan adalah akibat buruk terhadap anak,” kata M Jamil.(sak/gun) http://aceh.tribunnews.com

ISTILAH HUKUM

PANITERA
seseorang yang bertugas mencatat dan mengurusi urusan/berkas-berkas persidangan perceraian

KETUA PA/MS
seseorang yang memimpin/mengepalai lembaga Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

KETUA MAJELIS
seseorang yang mengetuai para Hakim dalam suatu sidang

HAKIM ANGGOTA
seseorang hakim yang menjadi Hakim anggota dalam satu kelompok majelis

PENGGUGAT
seseorang (istri) yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama

TERGUGAT
seseorang (suami) yang digugat cerai di Pengadilan Agama

PEMOHON
seseorang (suami) yang mengajukan permohonan cerai talaq pada istrinya di Pengadilan Agama

TERMOHON
seseorang (istri) yang diajukan permohonan cerai talaq oleh suaminya

CERAI GUGAT
berkas/surat cerai yang diajukan oleh si istri kepada suaminya

CERAI TALAQ
berkas/surat permohonan suami utk mengucapkan talaq agar dapat bercerai dengan istrinya

JAWABAN
berkas/surat tanggapan dari si Tergugat (Termohon)

REPLIK
berkas/surat dari Penggugat (Pemohon) tentang tanggapan dari adanya Jawaban Tergugat (Termohon)

DUPLIK
berkas/surat dari Tergugat (Termohon) tentang tanggapan dari adanya Replik si Penggugat (Pemohon)

SIDANG SAKSI/PEMBUKTIAN
sidang dimana para pihak (Penggugat/Tergugat) memperlihatkan bukti-bukti dan membawa saksi-saksi untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil dalam surat/berkas proses cerainya.

KESIMPULAN
berkas/surat dari para pihak untuk menyimpulkan surat-surat berkas-berkas yang telah diserahkan pada pengadilan.

PETITUM
permintaan yang diajukan oleh para pihak

HAK PEMELIHARAAN ANAK
adalah hak yang diperebutkan oleh para pihak untuk mendapatkan hak memelihara anaknya

HARTA GONO GINI
adalah harta yang dihasilkan selama masa perkawinan

NAFKAH IDAH
nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istrinya setelah bercerai, dimana nafkah itu diberikan selama masa idah setelah bercerai

MUT'AH
adalah pemberian (kado) terakhir dari mantan suami kepada mantan istrinya sebagai adanya akibat perceraian

NUSYUS
adalah keadaan dimana si suami atau istri meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami atau istri

SYIQAQ
adalah suatu alasan cerai yang disebabkan adanya perselisihan yang terus menerus atau adanya perbedaan prinsip yang sangat mendasar yang tidak mungkin disatukan/didamaikan kembali

VERSTEK
adalah putusan sidang tanpa sama sekali hadirnya si Tergugat (Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang walaupun sudah dipanggil dengan layak oleh pengadilan)

ONLINE SUPPORT

altfree html hit counter

LINK WEBSITE

PENGUNJUNG

Go to top