Administrasi
- Perpres Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KMA Nomor 001/KMA/SK/I/2010 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/12/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
- Kepres Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung.
- Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah.
Keuangan
- PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MA dan Bdan Peradilan yang berada di bawahnya.
- KMA Nomor 070/KMA/SK/V/2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pengawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
- Keputusan Sekretaris MARI Nomor 002/Sek/SK/I/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran APBN Di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-14/PB/2012 Tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-5/PB/2012 Tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SMP LS.
- Peraturan Menteeri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara.
- Surat Edaran Bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 dan Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mecapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung da Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2018 Tetang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018.
Bagian Umum
| 1. | Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| 2. | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat |
| 3. | Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 51/PB/ tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga |
| 4. | UU No. 1 Tahun 1971 Tentang Pokok Pokok Kearsipan |
| 5. | Kep. KA. Kearsipan Nasional RI Nomor 03 tahun 2004 Tentang Pedoman Kearsipan |
| 6. | Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I |
| 7. | PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah |
| 8. | Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah |
| 9. | PMK No. 33/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN |
| 10. | Permenpan dan RB RI No. 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah |
| 11. | Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah RI No. 373/KPTS/2001 Tentang Sewa Rumah Negara |
| 12. | Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN |
| 13. | PMK No. 244/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN |
| 14. | PMK No. 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara |
Kepegawaian
- Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- PP Nomoe 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
- PERKA BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.105-3/99 Tanggal 15 September 2017 Tentang Wewenang Pemberhentian PNS.
- Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Tentang Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Fungsional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS.
Organisasi
- Perpres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
- Perpres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2018 Tetang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan.
Tata Laksana
| 1. | Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil |
| 2. | Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1979 Tentang Daftar Riwayat Hidup |
| 3. | Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974 Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil |
| 4. | Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975 Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil |
| 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil |
| 6. | Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977 Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia |
| 7. | Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil |
| 8. | Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980 Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil |
| 9. | Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil |
| 10. | Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil |
| 11. | Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 08/Se/1984 Tentang Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara Di Yogyakarta |
| 12. | Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/Kma/Sk/V/2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 71/Kma/Sk/V/2008 |
| 13. | Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil |
| 14. | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya |
Perencanaan
| 1. | UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara |
| 2. | UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara |
| 3. | Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah |
| 4. | Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |
| 5. | Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung |
| 6. | Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011 Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA |
| 7. | Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap |
| 8. | Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014 Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014 |
| 9. | Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN |
| 10. | Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 Tentang Tentang Bagan Akun Standar |
| 11. | Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 |
| 12. | Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009 Tentang Perencanaan Kas |
| 13. | Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012
Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga |
| 14. | Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil |
| 15. | Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011 |
| 16. | Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja |
| 17. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008 |
| 18. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN |
| 19. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010 Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN |
| 20. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D |
| 21. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D |
| 22. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga |
| 23. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011 Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011 |
| 24. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara |
| 25. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011 Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar |
| 26. | Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010 Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia |
| 27. | Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012 |
| 28 | Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013 Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya |
| 29. | Uu No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara |
| 30. | Uu No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara |
| 31. | Uu No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara |
| 32. | Pp No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan |
| 33. | PP NO 8 TAHUN 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah |
Pelaporan
| 1. | UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara |
| 2. | UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara |
| 3. | Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah |
| 4. | Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |
| 5. | Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung |
| 6. | Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011 Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA |
| 7. | Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap |
| 8. | Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014 Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014 |
| 9. | Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN |
| 10. | Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 Tentang Tentang Bagan Akun Standar |
| 11. | Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 |
| 12. | Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009 Tentang Perencanaan Kas |
| 13. | Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012 Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga |
| 14. | Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil |
| 15. | Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011 |
| 16. | Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja |
| 17. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008 |
| 18. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN |
| 19. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010 Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN |
| 20. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D |
| 21. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D |
| 22. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga |
| 23. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011 Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011 |
| 24. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara |
| 25. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011 Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar |
| 26. | Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010 Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia |
| 27. | Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012 |
| 28 | Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013 Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya |
| 29. | Uu No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara |
| 30. | Uu No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara |
| 31. | Uu No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara |
| 32. | Pp No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan |
| 33. | PP NO 8 TAHUN 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah |
Teknologi Informasi
| 1. | UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara |
| 2. | UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara |
| 3. | Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah |
| 4. | Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |
| 5. | Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung |
| 6. | Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011 Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA |
| 7. | Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap |
| 8. | Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014 Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014 |
| 9. | Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN |
| 10. | Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 Tentang Tentang Bagan Akun Standar |
| 11. | Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 |
| 12. | Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009 Tentang Perencanaan Kas |
| 13. | Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012 Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga |
| 14. | Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil |
| 15. | Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011 |
| 16. | Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja |
| 17. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008 |
| 18. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN |
| 19. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010 Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN |
| 20. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D |
| 21. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D |
| 22. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga |
| 23. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011 Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011 |
| 24. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara |
| 25. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011 Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar |
| 26. | Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010 Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia |
| 27. | Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012 |
| 28 | Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013 Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya |
| 29. | Uu No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara |
| 30. | Uu No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara |
| 31. | Uu No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara |
| 32. | Pp No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan |
| 33. | PP NO 8 TAHUN 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah |
