SURAT KEPUTUSAN DIRJEN BADILAG
- SK Dirjen Badilag Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama. KLIK DISINI
- SK Dirjen Badilag Nomor : 1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012 Tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi Sebagai Kawal Depan Mahamah Agung. KLIK DISINI
- SK Dirjen Badiag Nomor 0156/DjA/HK.05/SK/III/2012 Tentang Pedoman Standarisasi Formulir Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama. KLIK DISINI
- SK Dirjen Badilag Nomor 2273.a/DJA/KP.01.1/SK/VIII/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pemanfaatan Portal Tabayun di Lingkungan Peradilan Agama. KLIK DISINI
- SK Dirjen Badilag Nomor 1313.c/DjA/OT.01.1/SK/10/2016 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. KLIK DISINI
- SK Dirjen Badilag Nomor 0267.a/DjA/OT.01.3/04/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. KLIK DISINI
- SK Dirjen Badilag Nomor 1351.a/DjA/OT.01.3/04/2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. KLIK DISINI
- SK Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingungan Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia. KLIK DISINI
- SK Dirjen Badilag No. 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. KLIK DI SINI
- SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama. KLIK DI SINI
- SK Dirjen Badilag Nomor 2081.b/DjA/OT.01.3/SK/10/2018 tentang Perlakukan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama. KLIK DI SINI
- SK Dirjen Badilag Nomor 2114/DjA/OT.01.3/SK/10/2018 tentang Monitoring Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Agama. KLIK DI SINI
- SK Dirjen Badilag Nomor 2141/DJA/OT.01.4/X/2018 tentang Daftar Kode Satuan Kerja Untuk Nomor Perkara Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah. KLIK DI SINI
SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
- Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan. KLIK DISINI
- Surat Edran Dirjen Badilag MA RI Nomor 2017.a/DJA/OT.01.3/11/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Pedoman Pola Keuangan Perkara Pengadilan Agama. KLIK DISINI
- Surat Dirjen Badilag MA RI Nomor 0377.a/DjA/HM.00/2/2016, tanggal 28 Januari 2016, perihal Pedoman Pola Pelaporan Perkara Pengadilan Agama. KLIK DISINI
- Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI No. 1 Tahun 2017 Tentang Formulir, SOP dan Register Induk Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana. KLIK DISINI
- Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor 0550/DjA/HM.00/III/2012 tentang Penilaian Website. KLIK DISINI
- Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor 0335/DjA/HM.00/II/2013 tentang Pelaporan Perkara, Sidang Keliling dan Perkara Prodeo. Lampiran : SK Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama. KLIK DISINI
- Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor 0587/DjA/HK.05/3/2015 tentang Kewajiban Melaporkan Keuangan Perkara Atas Temuan BPK. KLIK DISINI
- Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor :0914/DJA/HM.00/5/2015, tentang Disiplin Aparatur peradilan Agama. KLIK DISINI
- Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor :0693/DJA.3/HK.05/4/2015, tentang Penertiban Administrasi Keuangan Perkara. KLIK DISINI
- Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor 1132/Dja/KU.01/05/2016 Tentang Biaya Perkara dan Biaya Operasional pada Pelayanan Terpadu. KLIK DISINI
- Surat Dirjen Badilag MA RI Nomor 2694/DjA/OT.01.3/11/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Penertiban Administrasi Perkara dan Peningkatan Kebersihan Gedung Pengadilan. KLIK DISINI
- Surat Dirjen Badilag MA RI Nomor 0868/Dja/HM.02.3/03/2017 Tentang Implementasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) Peradilan. KLIK DISINI
- Surat Edaran Dirjen Badilag No.03 Tahun 2018 tentang Aturan Hari kerja Sebelum dan Setelah Hari Raya Idul Fitri Tahun 2018. KLIK DI SINI
NOTA KESEPAHAMAN DITJEN BADILAG
- MoU Ditjen Badilag dengan Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)
- MoU Ditjen Badilag dengan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat
- MoU Ditjen Badilag dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- MoU Ditjen Badilag dan Ditjen Badilum dengan Ditjen Dukcapil
- MoU Mahkamah Agung RI dengan Majelis Tinggi Peradilan Negara Qatar
- MoU Mahkamah Agung RI dengan Mahkamah Agung Republik Sudan
- MoU Ditjen Badilag dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)