Mahkamah Syar'iyah Sabang Menuju Peradilan yang Agung
Sabang, 25 Juni 2026 – Ketua Mahkamah Syar’iyah Sabang Dr. Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H bersama Pengelola Kepegawaian mengikuti kegiatan Sosialisasi Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis Hakim dan Kepaniteraan Peradilan Agama Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari Media Center Mahkamah Syar’iyah Sabang, Kamis (25/6/2026).
Pelaksanaan sosialisasi merupakan tindak lanjut dari surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1606/DJA.2/KP2.1.1/VI/2026 tanggal 17 Juni 2026 tentang Undangan Sosialisasi Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis Hakim dan Kepaniteraan Peradilan Agama Tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman satuan kerja mengenai penyelesaian administrasi kenaikan pangkat sesuai ketentuan terbaru serta memastikan proses administrasi berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai regulasi yang berlaku.
Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI, serta Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Materi yang disampaikan meliputi kebijakan umum administrasi kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara, mekanisme penyelesaian administrasi tenaga teknis hakim dan kepaniteraan, hingga sesi diskusi interaktif untuk membahas berbagai kendala yang dihadapi satuan kerja dalam proses pengusulan kenaikan pangkat.
Keikutsertaan Ketua Mahkamah Syar’iyah Sabang bersama Pengelola Kepegawaian dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola kepegawaian, khususnya dalam penyelenggaraan administrasi kenaikan pangkat yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui sosialisasi ini diharapkan seluruh proses administrasi kenaikan pangkat tenaga teknis hakim dan kepaniteraan di Mahkamah Syar’iyah Sabang dapat dilaksanakan secara lebih efektif, sehingga mendukung peningkatan profesionalisme aparatur peradilan serta terwujudnya pelayanan peradilan yang semakin berkualitas.
